Pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau, bertujuan untuk memperkuat kepastian hukum serta meningkatkan tertib administrasi di bidang pertanahan. Evaluasi terhadap pelaksanaan program menunjukkan bahwa PTSL pada umumnya telah dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, serta Peraturan
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018. Program PTSL berperan penting dalam memberikan kepastian hukum terhadap bidang-bidang tanah yang sebelumnya belum memiliki bukti hak secara formal. Meskipun demikian, masih terdapat berbagai kendala dalam pelaksanaannya, antara lain rendahnya pemahaman masyarakat terhadap persyaratan hukum, keterlambatan administrasi, ketidaksesuaian antara data fisik
dan data yuridis, serta rendahnya partisipasi masyarakat pada beberapa tahapan pelaksanaan. Oleh karena itu, diperlukan upaya perbaikan secara berkelanjutan guna meningkatkan efektivitas program, memperkuat kepastian hukum, serta meminimalkan potensi sengketa pertanahan di masa mendatang.