Kesehatan merupakan hal yang lumrah untuk dipertahankan oleh manusia
sehingga memunculkan adanya yang disebut upaya kesehatan. Dalam upaya
kesehatan adanya banyak hal yang baru dan belum diatur dalam bentuk apapun,
sehingga hal ini memunculkan adanya kesulitan dalam pengaturan hukum yang
kemudian ditetapkan Undang – undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Hukum
kesehatan dengan tujuan untuk mempermudah pengaturan. Hukum kesehatan ini
mencakup transplantasi organ, namun tidak secara merinci, hal tersebut dapat
dilihat dari syarat yang tidak memperbolehkan seorang anak yang berusia dibawah
18 tahun untuk melakukan pendaftaran sebagai calon pendonor mati tanpa
persetujuan orang tua. Penelitian ini menggunakan metode penelitan hukum
normatif dengan rumusan masalah bagaimana keabsahan kontrak menurut hukum
di Indonesia terhadap transplantasi organ dari pendonor mati anak tanpa
persetujuan keluarga. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa menurut peraturan –
peraturan di Indonesia yang berlaku, sesuai dengan Kitab Undang – undang
Hukum Perdata Pasal 1320 bahwa apabila syarat dari suatu perjanjian yang tidak terpenuhi adalah syarat subjektif maka perjanjian masih bisa dilaksanakan dengan catatan bahwa salah satu pihak tidak membatalkan perjanjiannya, dan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024, bahwa terdapat pengecualian bagi orang yang berumur dibawah 18 tahun dengan kondisi khusus.
Sehingga saran yang dapat diberikan adalah untuk melakukan pengawasan terhadap calon pendonor dibawah 18 tahun sesuai dengan urgensi atau kedaruratan medis yang dibutuhkan.