Penelitian ini mengkaji mengenai Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Jalan Tol
Bogor Ciawi Sukabumi (Bocimi) seksi 3. Sebagai bagian dari infrastruktur
nasional, proyek ini tentunya menghadapi beberapa tantangan, terutama terkait
ketersediaan dan pembebasan tanah hak milik. Fokus penelitian ini adalah
mengevaluasi efektivitas kebijakan pengadaan tanah yang berlaku,
mengidentifikasi hambatan, dan dampak yang muncul. Penelitian ini menggunakan
metode yuridis-empiris dengan pendekatan viktimologi, memanfaatkan data primer
yang diperoleh melalui wawancara, dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa meskipun kerangka hukum pengadaan tanah di Indonesia
cukup komprehensif, pelaksanaannya di lapangan masih menghadapi kendala.
Hambatan yang teridentifikasi meliputi habisnya masa berlaku Penetapan Lokasi
(Penlok) yang menyebabkan ketidakpastian hukum, serta penundaan pembayaran
ganti rugi di Desa Cibolang Kaler, Kecamatan Cisaat. Kedua isu ini tidak hanya
menghambat progres proyek secara substansial, tetapi juga memicu potensi konflik
sosial dan menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat. Studi ini menyimpulkan
bahwa penguatan komunikasi dan koordinasi antarlembaga, transparansi penuh
dalam proses penentuan dan pembayaran ganti rugi, serta penanganan cepat
terhadap masalah administrasi pertanahan, terutama terkait perpanjangan Penlok,
sangat krusial untuk memastikan kelancaran dan keberlanjutan proyek
pembangunan infrastruktur di masa mendatang.