Penelitian ini dilakukan karena masih terdapat banyak kasus pungutan liar yang
terjadi di Indonesia sampai pada saat ini dan penegakan hukum pidana terkait
pungutan liar yang masih patut dipertanyakan. Tujuan penelitian ini dilakukan
untuk mengetahui penegakan hukum pidana terkait tindakan pungutan liar dan
mengetahui lebih dalam tentang perilaku atau tindak pidana pungutan liar yang
terjadi di kehidupan masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian
hukum normatif. Sektor pemerintahan, sektor pendidikan, sektor sosial, sektor
investasi dan sektor ekonomi menjadi sektor-sektor yang tidak luput dari tindak
pidana pungutan liar. Pungutan liar menjadi penyebab berbagai masalah yang
bersifat struktural. Kerugian yang disebabkan karena pungutan liar dapat berupa
materi dan non materi yang dapat menimbulkan dampak yang berkepanjangan.
Peraturan presiden nomor 87 tahun 2016 tentang satuan tugas sapu bersih pungutan liar menyebutkan bahwa praktik pungutan liar telah merusak sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sehingga perlu upaya pemberantasan secara tegas, terpadu, efektif, efisien, dan mampu menimbulkan efek jera.