Masalah ketenagakerjaan bagi penyandang disabilitas telah menjadi perhatian serius di
berbagai negara, termasuk Indonesia, sebagai bagian dari upaya mewujudkan kesetaraan hak
asasi manusia. Hak untuk memperoleh pekerjaan adalah hak dasar yang dijamin dalam
berbagai regulasi internasional seperti Deklarasi PBB tentang Hak atas Pembangunan 1986 dan
instrumen nasional seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang
Disabilitas. Undang-undang ini mengharuskan perusahaan swasta dan instansi pemerintah di
Indonesia untuk mempekerjakan penyandang disabilitas sebanyak 1%-2% dari total tenaga
kerja. Namun, meskipun sudah ada regulasi yang mengatur hal ini, implementasi di lapangan
masih jauh dari optimal. Data Kementerian Tenaga Kerja menunjukkan bahwa hanya 0,02%
penyandang disabilitas yang terserap ke pasar kerja, dengan hanya 1,73% perusahaan yang
memenuhi ketentuan perekrutan tenaga kerja disabilitas. Hambatan utama dalam implementasi
ini mencakup kurangnya pemahaman dari pihak perusahaan, minimnya akomodasi dan
aksesibilitas yang disediakan, serta stigma negatif yang masih kuat mengenai kemampuan dan
produktivitas penyandang disabilitas.
Penelitian sebelumnya banyak menyoroti adanya kesenjangan antara regulasi dan
praktik di lapangan. Perusahaan sering kali enggan mempekerjakan penyandang disabilitas
karena dianggap kurang produktif dan memerlukan biaya tambahan untuk menyediakan
akomodasi yang layak. Selain itu, belum adanya pengawasan dan sanksi yang tegas dari
pemerintah memperburuk situasi, sehingga banyak perusahaan tidak mematuhi ketentuan yang
telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016. Pada saat yang sama, kurangnya
sosialisasi mengenai hak-hak penyandang disabilitas dalam ketenagakerjaan juga menjadi
faktor penghambat utama. Hal ini menunjukkan bahwa regulasi yang ada belum cukup untuk
menciptakan lingkungan kerja yang inklusif dan non-diskriminatif bagi penyandang disabilitas.
Di tingkat internasional, International Labour Organization (ILO) telah mengeluarkan
berbagai konvensi yang mengatur perlindungan hak-hak penyandang disabilitas di dunia kerja,
seperti Konvensi No. 159 tentang Rehabilitasi dan Ketenagakerjaan Penyandang Disabilitas
serta Konvensi No. 111 tentang Diskriminasi dalam Pekerjaan dan Jabatan. Standar ILO
menekankan pentingnya penyediaan fasilitas akomodasi yang layak dan rehabilitasi kejuruan
untuk meningkatkan partisipasi penyandang disabilitas dalam pasar kerja. Namun, adopsi
prinsip-prinsip ILO dalam regulasi nasional di Indonesia masih terbatas, dengan banyak aturan
yang belum secara eksplisit mengakomodasi kebutuhan penyandang disabilitas dalam hal
aksesibilitas dan perlindungan hukum. Kesenjangan ini mengindikasikan perlunya harmonisasi antara standar internasional dan regulasi nasional untuk meningkatkan perlindungan hukum
bagi penyandang disabilitas.
Dalam konteks ini, penelitian ini bertujuan untuk mengisi kekosongan dalam literatur
dengan mengadopsi pendekatan normatif yang fokus pada analisis kesesuaian regulasi
ketenagakerjaan di Indonesia dengan standar internasional yang ditetapkan oleh ILO. Melalui
kajian terhadap Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan,
UndangUndang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, dan regulasi terkait
lainnya, penelitian ini akan mengevaluasi sejauh mana peraturan nasional telah mengadopsi
prinsipprinsip non-diskriminasi, akomodasi yang wajar, dan rehabilitasi kejuruan yang menjadi
standar internasional. Selain itu, penelitian ini juga akan mengidentifikasi hambatan-hambatan
yang menghalangi penerapan efektif dari standar ILO dalam konteks ketenagakerjaan bagi
penyandang disabilitas di Indonesia, seperti keterbatasan regulasi, kurangnya pengawasan,
serta hambatan kultural dan sosial.
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dengan menawarkan
analisis yang mendalam mengenai kesesuaian regulasi nasional dengan standar internasional
serta memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih efektif untuk meningkatkan perlindungan
hukum bagi penyandang disabilitas. Rekomendasi ini mencakup revisi regulasi, peningkatan
pengawasan terhadap implementasi aturan, serta peningkatan kesadaran publik melalui
kampanye edukasi yang bertujuan mengubah stigma negatif tentang kemampuan penyandang
disabilitas di dunia kerja. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi
referensi penting bagi pembuat kebijakan, akademisi, dan praktisi hukum dalam menciptakan
lingkungan kerja yang lebih inklusif dan adil, sehingga hak-hak penyandang disabilitas untuk mendapatkan pekerjaan yang layak dapat terpenuhi secara optimal sesuai dengan standar internasional yang ditetapkan oleh ILO. Luaran dari penelitian ini akan dituangkan dalam
penulisan artikel jurnal terindeks Internasional Copernicus, West Science Law and Human Rights.