Keluarnya undang-undang kesehatan yang baru yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023
tentang Kesehatan yang berisi antara lain hak dan kewajiban, tanggung jawab pemerintah
penyelenggaraan kesehatan, upaya kesehatan, fasilitas pelayanan kesehatan, sumber daya
manusia kesehatan, kefarmasian dan alat kesehatan, teknologi kesehatan, sistem informasi
kesehatan, partisipasi Masyarakat, pengawasan, penyidikan dan ketentuan pidana. Aturan baru
ini berpengaruh pada keseluruhan aturan yang terkait pada pelayanan kesehatan. Dengan
keluarnya undang-undang baru tersebut maka perlu adanya perubahan peraturan yang ada agar
hukum pidana sesuai dengan tujuan pemidanaan dan selaras dengan undang-undang kesehatan
yang baru.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis mengapa Hukum
Pidana mengatur pelayanan Kesehatan dengan mengunakan asas peraturan perundang-
undangan yang berlaku. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis
sejauhmana hukum pidana mengatur pelayanan kesehatan dalam Hukum Kesehatan dengan
asas hukum yang berlaku. Penelitian ini merupakan jenis penelitian Normatif dengan
pendekatan perundang-undangan. Penelitian ini menggunakan sumber data sekunder dari
bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik penarikan kesimpulan yang digunakan adalah deduktif. Tingkat Kesiapan Teknologi (TKT) penelitian ini adalah TKT No.
2. Hasil penelitian yang diperoleh hukum pidana mengatur pelayanan kesehatan agar terdapat kepastian hukum dan perlindungan hukum baik untuk tenaga Kesehatan, sarana Kesehatan, pasien dan Masyarakat pada umumnya. Pengaturan hukum pidana dalam hukum Kesehatan yaitu sejauh Hukum Kesehatan tersebut mengatur hal-hal yang terkait dengan pelayanan Kesehatan.