Meningkatnya harga tanah di perkotaan menyebabkan pemerintah kesulitan menyediakan
tanah untuk pembangunan Ruang Terbuka Hijau. Konsolidasi Tanah merupakan kebijakan
pertanahan mengenai penataan kembali penguasaan dan penggunaan tanah serta untuk
meningkatkan kualitas lingkungan dan pemeliharaan sumber daya alam dengan melibatkan
partisipasi aktif masyarakat. Dalam hal ini pemerintah tidak perlu memberikan ganti rugi yang
membutuhkan dana sangat besar karena prinsip yang dipergunakan dalam Konsolidasi Tanah
adalah membangun tanpa menggusur. Sumbangan Tanah Untuk Pembangunan (STUP) yang
akan digunakan untuk fasilitas umum dan sosial serta ruang terbuka hijau. Ruang Terbuka
Hijau di daerah perkotaan di Indonesia sangat terbatas.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan Konsolidasi Tanah di
Indonesia sebagai salah satu solusi dalam penyediaan tanah untuk menyediakan tanah bagi
keperluan pembangunan ruang terbuka hijau dan kendala-kendala yang dihadapi serta
penyelesaiannya. Metode penelitian yang dipergunakan adalah metode yuridis normatif.
Sumber data yang dipergunakan adalah data sekunder. Metode pengumpulan data dilakukan
dengan cara studi kepustakaan. Pengolahan data dilakukan dengan cara deskriptif analitis.
Berdasarkan kenyataan yang ada bahwa pelaksanaan Konsolidasi Tanah di Indonesia
khususnya untuk penyediaan bagi pembangunan Ruang Terbuka Hijau di wilayah perkotaan
sering terkendala, mengingat harga tanah di perkotaan cukup tinggi. Oleh sebab itu adanya
Konsolidasi Tanah ini dapat dipergunakan sebagai salah satu cara untuk memperoleh tanah
bagi pembangunan Ruang Terbuka Hijau di wilayah perkotaan di Indonesia.