Tesis ini berjudul “Kewajiban Sertifikasi Industri Hijau pada Perusahaan Kayu Lapis dalam
Perspektif Asas Kepastian Hukum dan Keadilan Ekologis di Kabupaten Malang.” Penelitian
ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis apakah kewajiban sertifikasi Industri Hijau
pada perusahaan kayu lapis di Kabupaten Malang telah memenuhi asas kepastian hukum dan
keadilan ekologis, serta untuk mengidentifikasi hambatan dalam pelaksanaannya. Metode
penelitian yang digunakan adalah metode empiris dengan menitikberatkan pada fakta sosial
melalui data primer hasil wawancara, serta data sekunder berupa bahan hukum primer dan
sekunder. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan sosiologi hukum, yang menelaah
pengaruh masyarakat terhadap hukum, dan pendekatan politik hukum, yang mengkaji
kebutuhan pembentukan regulasi agar sejalan dengan realitas sosial sebagai bagian dari ius
constituendum.Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewajiban sertifikasi Industri Hijau pada
perusahaan kayu lapis di Kabupaten Malang belum sepenuhnya mencerminkan asas kepastian
hukum maupun keadilan ekologis. Hal ini disebabkan oleh tiga hambatan utama, yaitu: (a)
ketiadaan Standar Industri Hijau untuk komoditas kayu lapis, (b) status sertifikasi yang masih
bersifat sukarela, dan (c) keterbatasan kapasitas pemerintah daerah dalam melakukan
pembinaan dan sosialisasi. Kondisi tersebut menimbulkan ambiguitas regulasi, ketidakpastian
penerapan, serta lemahnya jaminan perlindungan ekologis secara menyeluruh. Dengan
demikian, posisi hukum sertifikasi Industri Hijau belum cukup kuat untuk mendorong praktik
industri kayu lapis yang berkelanjutan dan berkeadilan ekologis.