Untuk memberikan kepastian hukum sebelum pelaksanaan Akta Jual Beli (AJB),
perjanjian pengikatan jual beli (PPJB) adalah perjanjian pendahuluan dalam proses
penjualan properti. Seringkali, PPJB dalam jual beli kostel dilakukan tanpa notaris
dalam bentuk akta di bawah tangan. khususnya untuk proyek pembangunan kostel di
Cluster GXX Land 1002 Maguwoharjo, Yogyakarta. Ini menimbulkan pertanyaan
hukum tentang kekuatan hukum PPJB di bawah tangan dan konsekuensi terhadap
perlindungan konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis alasan mengapa
calon pembeli lebih memilih membuat PPJB di bawah tangan serta mengkaji kepastian
hukum yang diperoleh konsumen dalam transaksi tersebut. Penelitian ini menggunakan
pendekatan yuridis empiris dengan metode studi kasus, didukung oleh wawancara
terhadap enam orang konsumen dan satu Notaris/PPAT sebagai narasumber, serta
kajian terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. hasil
penelitian menunjukkan bahwa beberapa alasan utama mengapa konsumen
menandatangani PPJB di bawah tangan adalah: mereka tidak tahu tentang hukum,
percaya developer, ingin menghindari biaya notaris, dan tidak menerima penjelasan
hukum dari pengembang. Namun, kelemahan yuridis PPJB di bawah tangan adalah
bahwa mereka tidak memiliki kekuatan pembuktian yang sama seperti akta asli, yang
membuatnya sulit bagi konsumen untuk menuntut hak mereka dalam kasus sengketa.
Hasilnya adalah bahwa praktik PPJB di bawah tangan tidak memberikan perlindungan
hukum yang memadai bagi pembeli. Ini bertentangan dengan prinsip kepastian hukum
Gustav Radbruch dan teori perlindungan hukum C.S.T. Kansil. Oleh karena itu, untuk
melindungi konsumen, edukasi hukum dan pengawasan yang lebih ketat diperlukan terhadap praktik jual beli properti.