Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengatahui faktor yuridis dari bank belum mau menerima hak cipta terutama sistem informasi management yang sudah komersial
menjadi jaminan serta prospek terhadap hak cipta tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan Undang-Undang (statute approach). Hasil penelitian yaitu faktor
yuridis yang menjadi pertimbangan bank yaitu masih maraknya kasus pelanggaran dari hak cipta terutama hak cipta sistem informasi management yang sudah
komersial, penegakan hukum belum berjalan dengan maksimal, belum adanya
regulasi khusus yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan tentang penjaminan
dari hak cipta terutama hak cipta sistem informasi management yang sudah
komersial, sehingga walaupun sudah terbit Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019
Tentan Ekonomi Kreatif dan diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun
2014 Tentang Hak Cipta serta Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Ekonomi Kreatif bank masih memiliki hambatan untuk menerima hak cipta sistem informasi management yang sudah komersial menjadi jaminan. Prospek yang dimiliki oleh hak cipta sistem informasi yang sudah komersial yaitu dalam pelaksanaannya tidak tergantung dengan para pencipta tetapi dapat langsung diserahkan kepada penerimanya serta memiliki nilai ekonomi yang lebih pasti dibanding hak cipta dan hak kekayaan intelektual lainnya.