Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemulihan kerugian sebagai bentuk pemenuhan hak
korban dalam tindak pidana lingkungan hidup oleh korporasi, dengan studi terhadap Putusan
Mahkamah Agung Nomor 1405 K/Pid.Sus/2013 dan Nomor 1199 K/Pid.Sus/2016. Kedua
putusan ini menunjukkan lemahnya penerapan pidana tambahan berupa pemulihan lingkungan
sebagaimana diatur dalam Pasal 119 huruf c UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup. Penelitian ini menggunakan pendekatan politik hukum,
pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Ketentuan dalam Pasal 119 masih bersifat
fakultatif dan memberikan diskresi besar bagi hakim, sehingga pemulihan ekologis tidak selalu
dijatuhkan. Di sisi lain, ketiadaan peraturan pelaksana teknis dan unit eksekusi khusus
menghambat efektivitas pemulihan. Penelitian ini merekomendasikan perubahan redaksi Pasal
119 menjadi bersifat imperatif, penyusunan peraturan pelaksana teknis, dan pembentukan unit
eksekusi pemulihan. Pendekatan green victimology juga perlu diterapkan untuk mengakui
lingkungan dan masyarakat sebagai subjek korban yang berhak atas keadilan restoratif.