Penyelesaian perkara pidana di Indonesia masih didominasi oleh paradigma klasik
yang menempatkan pengadilan sebagai satu-satunya forum penyelesaian. Dalam
praktiknya, tidak sedikit kasus pidana juga diselesaikan di luar jalur peradilan
melalui pendekatan alternatif seperti mediasi penal. Tesis ini bertujuan Mengetahui
dan menganalisis kesesuaian peran penyidik di Kepolisian Resor Kota Sleman
dalam penyelesaian tindak pidana Pasal 170 KUHP dengan Peraturan Kepolisian
Negara Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2021 tentang Penanganan Tindak
Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Mengetahui implementasi mediasi penal
dapat memberikan keadilan, dikaitkan dengan pemulihan korban setelah mediasi
dalam penyelesaian tindak pidana Pasal 170 KUHP di Kepolisian Resor Kota
Sleman. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan
sosiologi hukum. Sumber datanya adalah penelitian ini terutama adalah data primer.
Data Primer dalam penelitian ini berupa study kasus perkara tindak pidana Pasal
170 KUHP dan wawancara langsung dengan narasumber. Data Sekunder terdiri
dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, dianalisis menggunakan
metode analisis hukum. Hasil penelitian menunjukkan penyidik Kepolisian Resor
Kota Sleman telah melaksanakan tugas mediasi sesuai prosedur dan norma hukum
yang berlaku. Implementasi mediasi penal dalam penyelesaian tindak pidana Pasal
170 KUHP di Kepolisian Resor Kota Sleman terbukti mampu memberikan keadilan
bagi para pihak, khususnya korban, melalui pendekatan keadilan restoratif. Proses
mediasi penal, korban diberikan ruang untuk menyampaikan kerugian dan dampak
yang dialami. Kesepakatan yang dicapai dalam mediasi penal tidak hanya
berorientasi pada penyelesaian perkara, tetapi juga pada pemulihan hubungan sosial
dan psikologis korban.