Pengungsi Rohingya terpaksa berimigrasi ke Indonesia karena penindasan
sistematis di Myanmar yang meniadakan kewarganegaraan mereka saat
menimbulkan anacaman kekerasan berskala luas. Meski Indonesia belum
meratifikasi Konvensi Jenewa 1951 dan Protokol New York 1967, pemerintah
kerap menyatakan komitmen pada prinsip non-refoulement. Kenyataannya,
gelombang kedatangan lebih dari 1.500 pengungsi sejak November 2023
memunculkan resistensi lokal yang berujung pada insiden pengusiran paksa di
Banda Aceh pada 27 Desember 2023. Ketimpangan antara komitmen normatif dan
pelaksanaan di lapangan inilah yang menempatkan Komisi Nasional Hak Asasi
Manusia (Komnas HAM) pada sisi strategis. Penelitian ini mengkaji Peran Komnas
HAM dalam Pengusiran Paksa terhadap Pengungsi Rohingya yang Datang ke
Indonesia. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan
kualitatif, didasarkan pada studi kepustakaan terhadap instrumen hukum
internasional dan nasional, serta didukung wawancara dengan narasumber dari
Komnas HAM. Analisis data dilakukan secara deduktif untuk menilai kesesuaian
prinsip non-refoulement dengan tindakan di lapangan. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa Komnas HAM melaui keterangan Pers No.
70/HM.00/XII/2023 mengeluarkan sebelas rekomendasi meliputi penyediaan lokasi penampungan terpusat yang aman, penegakan hukum sindikat penyelundupan manusia, hingga diplomasi multilateralisme lewat UNHCR sebagai upaya memastikan perlindungan pengungsi sekaligus menekan pengusiran paksa.
Penelitian ini menghasilakn kesimpulan bahwa Komnas HAM berperan aktif melalui pemantauan, penyelidikan, serta penyampaian rekomendasi kepada pemerintah dan para pihak terkait untuk memastikan penanganan pengungsi tetap
menjunjung prinsip hak asasi manusia.