Legal Memorandum ini membahas tentang perlindungan hukum bagi nasabah dalam pelaksanaan kredit kepemilikan rumah. Legal Memorandum ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan hukum terkait sah atau tidaknya perjanjian akibat perubahan suku bunga tanpa persetujuan pihak nasabah serta apakah kenaikan suku bunga yang tadinya 15% (flat) menjadi 17% dapat dibatalkan.
Metode Penulisan yang digunakan dalam legal memorandum ini menggunakan penelitian hukum normatif yang menggunakan bahan hukum primer berupa Peraturan Perundang-undangan, Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah, Putusan Mahkamah Agung dan bahan hukum sekunder berupa Buku dan Jurnal Hukum.