Perkembangan teknologi dan media sosial meningkatkan risiko kejahatan digital,
salah satunya doxing, yakni penyebaran informasi pribadi tanpa izin dengan tujuan
merugikan atau mengintimidasi. Fenomena ini kian marak dilakukan oleh
influencer yang memiliki pengaruh besar terhadap opini publik, sehingga
berpotensi menimbulkan dampak serius bagi korban. Legal memorandum ini
bertujuan menganalisis pertanggungjawaban pidana pelaku doxing di media sosial
berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016
tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Undang – Undang
Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Metode penelitian yang
digunakan adalah analisis deduktif dengan pendekatan normatif. Hasil analisis
menunjukkan bahwa pelaku doxing di media sosial dapat dijerat dengan UU ITE
atas pemenuhan unsur dari Pasal 27 ayat (3) UU No. 11 Tahun 2008 jo UU No. 19
Tahun 2016 tentang ITE dengan ketentuan sanksi pidana Pasal 45 ayat (3) UU No. 11
Tahun 2008 ITE, korban memiliki hak untuk menuntut, meminta perlindungan
hukum dan pemulihan. Dengan regulasi yang lebih tegas, penegakan hukum
diharapkan lebih efektif serta mampu memberikan efek jera, disertai peningkatan
kesadaran masyarakat agar lebih bijak menggunakan media sosial dan menghormati
privasi orang lain.