Pengesahan KUHP Nasional melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023
menimbulkan kekhawatiran terhadap Pasal 188 yang mengatur pidana atas
penyebaran ajaran Komunisme, Marxisme-Leninisme, serta paham lain yang
dianggap bertentangan dengan Pancasila. Penelitian ini mengkaji potensi
pelanggaran terhadap kebebasan berpendapat akibat pasal tersebut. Penelitian ini
menggunakan metode yuridis normatif yang menilai kesesuaiannya dengan hak
konstitusional dan instrumen HAM seperti ICCPR. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa Pasal 188 berpotensi disalahgunakan untuk merepresi ekspresi akademik dan
kritik, serta bertentangan dengan Pasal 28E UUD 1945. Keberlanjutan sentimen
antikomunis dan berbagai tindakan represif di masa lalu memperkuat risiko
penyalahgunaan pasal ini untuk melanggengkan impunitas. Oleh karena itu,
disarankan dilakukan uji konstitusionalitas dan perumusan pedoman pelaksanaan yang ketat.