Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan tugas dan kewenangan Pemerintah Kota
Yogyakarta dalam penyediaan fasilitas pengelolaan sampah berdasarkan Pasal 4 huruf (d)
Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan
Sampah, serta mengidentifikasi kendala dan solusi yang dihadapi. Jenis penelitian yang
digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Data primer
diperoleh melalui wawancara dengan Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta dan Satuan
Polisi Pamong Praja, sedangkan data sekunder bersumber dari peraturan perundang-undangan
serta literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Yogyakarta telah
melaksanakan tugas penyediaan fasilitas pengelolaan sampah melalui pembangunan depo, Unit
Pengolahan Sampah (UPS), serta penyediaan armada pengangkut seperti dump truck,
compactor, amroll, pick up, dan kendaraan roda tiga. Kendati demikian, pelaksanaan masih
menghadapi kendala berupa keterbatasan lahan akibat penutupan TPA Piyungan, minimnya
anggaran, rendahnya kesadaran masyarakat dalam memilah sampah, serta terbatasnya sarana
pengawasan Satpol PP. Sebagai solusi, pemerintah mengupayakan pembangunan UPS baru,
peningkatan sosialisasi dan edukasi masyarakat, optimalisasi koordinasi antarinstansi, serta
penguatan dukungan anggaran bagi pengawasan. Dengan demikian, pelaksanaan Pasal 4 huruf
(d) Perda No. 3 Tahun 2013 telah berjalan, namun masih memerlukan perbaikan berkelanjutan
agar tercipta sistem pengelolaan sampah yang efektif, terpadu, dan berkelanjutan di Kota
Yogyakarta