Kegiatan penambangan pasir di lereng Gunung Merapi, khususnya di Kabupaten
Sleman, mengalami peningkatan signifikan pasca-erupsi tahun 2010.
Penambangan ini memberikan manfaat ekonomi melalui pemanfaatan material
vulkanik untuk kebutuhan konstruksi, namun juga menimbulkan potensi
kerusakan lingkungan apabila tidak dikelola dengan baik. Penelitian ini bertujuan
untuk mengetahui upaya pemulihan lingkungan yang dilakukan terhadap dampak
penambangan pasir di kawasan tersebut, dengan fokus pada PT. Kali Gendol
Perkasa sebagai studi kasus. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian
hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Data primer diperoleh melalui
wawancara dengan Kepala Teknik Tambang PT. Kali Gendol Perkasa serta pihak
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman, sedangkan data sekunder diperoleh
dari peraturan perundang-undangan, literatur, dan dokumen terkait.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT. Kali Gendol Perkasa telah
melaksanakan upaya pemulihan lingkungan sesuai dengan ketentuan
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup serta Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang
Pertambangan Mineral dan Batubara. Upaya tersebut meliputi pengelolaan
sampah, pengendalian limbah B3, penyiraman rutin untuk mengurangi debu,
pengujian kualitas udara secara berkala, serta pengaturan alur Sungai Gendol
melalui perataan dan pendalaman guna mencegah erosi. Meski demikian,
perusahaan menghadapi tantangan berupa keberadaan tambang ilegal yang tidak
menerapkan kewajiban hukum maupun pemulihan lingkungan. Kesimpulan dari
penelitian ini adalah bahwa upaya pemulihan lingkungan oleh PT. Kali Gendol
Perkasa sudah berjalan dengan baik dan sejalan dengan prinsip pembangunan
berkelanjutan, meskipun perlu ditingkatkan terutama dalam aspek pengendalian
debu dan keterlibatan masyarakat dalam pengawasan.