Kemajuan teknologi digital saat ini telah mempermudah dalam layanan perbankan,
akan tetapi hal ini juga meningkatkan risiko pencucian uang melalui digital
banking. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis upaya Penegakan hukum
pencucian uang di sektor perbankan digital Indonesia yang menghadapi tantangan
berupa anonimitas transaksi, lintas batas yurisdiksi, dan ketertinggalan regulasi
terhadap inovasi teknologi. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif
dengan pendekatan statute approach. Analisis dilakukan terhadap Undang-Undang
No. 8 Tahun 2010 serta peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang relevan. Bahan
hukum primer dan sekuder dikaji untuk menilai regulasi dalam menghadapi praktir
pencucian uang di layanan perbankan digital. Hasil penelitian menunjukan bahwa
upaya pencegahan pencucian uang dalam layanan digital banking di Indonesia
dilakukan melalui penguatan regulasi, pemanfaatan teknologi modern, dan kerja
sama antara lembaga terkait untuk mendeteksi serta mengurangi risiko
penyalahgunaan sistem perbankan digital. Sementara itu, penindakan hukum secara
represif dilaksanakan oleh PPATK, OJK, dan aparat penegak hukum melalui
pembekuan rekening, penyidikan, hingga penuntutan sesuai ketentuan perundang-
undangan, serta didukung kerja sama internasional untuk menghadapi kejahatan
lintas yurisdiksi. Koordinasi antar lembaga dan adaptasi terhadap perkembangan
teknologi menjadi kunci menciptakan sistem perbankan digital yang aman dari praktik pencucian uang.