Penyidikan merupakan tahap awal dalam rangkaian proses peradilan pidana yang bertujuan
untuk mencari serta mengumpulkan bukti-bukti guna membuat terang suatu tindak pidana
sekaligus guna menemukan tersangkanya. Untuk mencari serta mengumpulkan bukti-bukti atas
suatu tindak pidana tersebut, dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d KUHAP penyidik diberi wewenang
untuk melakukan penyitaan. Yang selanjutnya diatur dengan ketentuan Pasal 38 sampai dengan
Pasal 46 KUHAP. Untuk mengetahui sampai sejauhmana undang-undang mengatur mengenai
penyitaan dalam proses penyidikan , maka penulis mengidentifikasikan permasalahan menjadi
3 bagian. Pertama adalah bagaimana bentuk kewenangan penyidik dalam melakukan penyitaan
pada tingkat penyidikan, Kedua Bagaimana prosedur penyitaan dalam proses penyidikan
menurut Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Dan terakhir Bagaimana konsekuensi
hukum atas penyitaan yang dilakukan penyidik tanpa izin ketua Pengadilan Negeri yang
berwenang. Penulisan skripsi ini menggunakan spesifikasi penelitian deskriptif analitis dengan
menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Untuk menganalisis data-data yang diperoleh, maka penulis menggunakan teknis analisis yuridis kualitatif. Setelah melakukan penelitian dari permasalahan di atas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa penyitaan merupakan kewenangan tunggal yang dimiliki penyidik yang bentuk dan prosedur pelaksanaannya diatur dalam Pasal 38 sampai dengan Pasal 46 KUHAP. Namun kewenangan yang dimiliki penyidik untuk melakukan penyitaan tidak dapat dilaksanakan tanpa persetujuan dan surat izin Ketua Pengadilan Negeri.