Proses pengalihan hak atas tanah melalui mekanisme jual beli mensyaratkan
adanya pembuatan Akta Jual Beli (AJB) sebagai dokumen otentik yang
membuktikan adanya kesepakatan antara pihak penjual dan pembeli. Pembuatan
AJB tersebut secara hukum harus dilakukan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah
(PPAT). Setelah akta tersebut selesai disusun, langkah selanjutnya adalah
melakukan pendaftaran ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) guna memperoleh
pengesahan dan perlindungan hukum secara formal. Tujuan utama dari proses
pengalihan hak ini adalah untuk menjamin kepastian hukum dan memberikan
perlindungan terhadap hak-hak pemilik tanah, serta untuk menghindari potensi
sengketa di masa mendatang.
Penulisan hukum ini bertujuan untuk mengkaji peran PPAT dalam proses
pengalihan hak atas tanah, menjabarkan tahapan-tahapan yang harus dilalui, serta
mengidentifikasi berbagai kendala dan solusi yang mungkin timbul selama proses
jual beli berlangsung. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah
pendekatan yuridis dengan metode penelitian Normatif. Sumber data terdiri dari
data sekunder, yang diperoleh dari studi kepustakaan dan dokumentasi.
Adapun penulisan hukum ini mengusung judul:
"Kontribusi PPAT dalam Pembuatan Akta Jual Beli Tanah Hak Milik dalam
Rangka Mewujudkan Kepastian Hukum di Bidang Pertanahan di Kabupaten
Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat."
Rumusan masalah yang dikaji dalam penelitian ini meliputi:
1. Bagaimana kontribusi lembaga penerbit sertifikat tanah terhadap proses
pembuatan akta jual beli hak milik di Kabupaten Sanggau, Provinsi
Kalimantan Barat?
2. Bagaimana tugas dan fungsi dari lembaga tersebut dalam menciptakan tertib
administrasi pertanahan di wilayah tersebut?
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris, yang menitikberatkan pada pelaksanaan hukum di masyarakat.
Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa kontribusi, tugas, dan fungsi
kantor penerbitan sertifikat tanah di Kabupaten Sanggau dalam proses jual beli hak milik telah sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998, di mana kantor tersebut membantu Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sanggau dalam hal pengalihan hak, khususnya melalui transaksi jual beli.