Kemampuan daerah dalam melaksanakan otonomi daerah, pada hakekatnya dapat diukur berdasarkan kemampuan keuangan daerah, kemampuan aparatur, kemampuan partisipasi masyarakat, kemampuan ekonomi, kemampuan demografi, kemampuan organisasi dan administrasi. Kemampuan keuangan daerah adalah kemampuan daerah dalam menggali sumber-sumber penerimaan daerah. Kemampuan keuangan daerah dapat diukur dari pendapatan asli daerah (PAD) dan persentase pendapatan asli daerah (PAD) dibandingkan dengan total penerimaan daerah dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).
Untuk dapat melaksanakan otonomi daerah perlu adanya dukungan dana yang memadai, terutama yang bersumber dari pendapatan asli daerah (PAD), khususnya pajak daerah. Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung dan seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.
Pajak hotel dan restoran atau pajak pembangunan I adalah pajak daerah yang dikelola oleh suku dinas pendapatan daerah tingkat II. Pajak Pembanguan I adalah pajak yang dikenakan terhadap konsumen hotel dan restoran dengan tarif 10% dari jumlah yang harus dibayarkan konsumen untuk pembayaran kepada pihak hotel maupun restoran yang pembayarannya langsung dipungut oleh pengusaha hotel maupun restoran. Dibandingkan dengan jenis pajak daerah yang lain, Pajak Pembangunan I adalah pajak daerah yang memberikan sumbangan terbesar terhadap penerimaan daerah.