Konflik kepentingan dan kerusakan hutan yang terus terjadi akhir-akhir ini, juga disebabkan akomodasi kepentingan masyarakat yang minimal dalam pengelolaan dan pengusahaan hutan. Di samping itu juga karena kurangnya pemahaman yang mendalam dari pihak pemerintah terhadap sistem budaya, pengetahuan lokal yang memuat kearifan dalam pengelolaan sumber daya alam. norma dan tata nilai yang berlaku dalam masyarakat. Realitas ini, memaksa pemerintah meneguhkan komitmen baru dalam pengelolaan dan pengusahaan hutan dengan meningkatkan peran serta masyarakat di dalam atau di sekitar hutan, untuk mencapai pengelolaan hutan lestari dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Sejalan dengan hal tersebut, maka penelitian dilaksanakan. Secara umum, penelitian bertujuan mengkaji peran serta masyarakat dan kelembagaan adat dalam pengelolaan hutan sebagai instrumen mengatasi krisis ekologi, khususnya kerusakan hutan. Secara khusus, bertujuan mengkaji: pola interaksi masyarakat dengan lingkungannya; pola penguasaan tanah dan hak-hak yang terkandung di dalamnya; bentuk hubungan masyarakat dengan sumber daya hutan; dan peran serta masyarakat dan kelembagaan adat dalam pengelolaan hutan. Penelitian dilakukan di Desa Sumberklampok Kec. Gerogak Buleleng dan di Taman Nasional Bali Barat. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, memerlukan data primer sebagai data utama di samping data sekunder.
Hasil penelitian menunjukkan: (1) Pola interaksi masyarakat dengan lingkungannya berlandaskan pada konsep Tri Hita Karana, yaitu: palemahan, parahyangan, pawongan. (2) Desa Sumberklampok berada di atas tanah negara yang hak penguasaannya diberikan kepada pemegang HGU, masyarakat hanya selaku penggarap. (3) Masyarakat desa sangat tergantung pada hasil hutan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan sudah mempunyai awig-awig untuk menjaga kelestarian hutan. (4) Kebijakan pengelolaan kawasan TNBB selama ini masih mengabaikan peran serta masyarakat dan kelembagaan adat.