Pengadaan barang dan jasa menurut Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah adalah kegiatan untuk memperoleh barang dan jasa oleh kementerian/ Lembaga/ Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi lainnya yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh Barang dan jasa. Seiring perkembangan jaman yang semakin modern, sarana dan prasarana pemerintah pun bervariasi mengikuti perkembangan dan disesuaikan dengan kebutuhan pemerintah. Pengadaan barang dan jasa tersebut di biayai oleh anggaran pendapatan dan belanja negara/daerah Penelitian ini memfokuskan kepada pengadaan barang dan jasa pemerintah yang dilakukan di kabupaten kutai timur provinsi kalimantan timur dengan menggunakan pendekatan historis, pendekatan sosiologi dan pendekatan politik hukum. Data pada penelitian ini diperoleh dengan melakukan wawancara dengan beberapa pejabat yang bersangkutan dengan pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintah kabupaten kutai timur. Hasil dari penelitian
ini antara lain pengadaan barang dan jasa di kabupaten kutai timur pada umumnya telah sesuai dengan sistem dan mekanisme yang telah ditentukan dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Namun, setelah dikaji lebih dalam lagi masih terdapat beberapa kendala dan adanya perilaku curang yang dilakukan oleh panitia pengadaan maupun peserta pengadaan.