Indonesia telah mempunyai ketentuan yang mengatur tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, yakni UU Nomor 5 Tahun 1990 (UUKH). Tujuan dari konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya (SDAH) menurut Pasal 3 UUKH adalah terwujudnya kelestarian SDAH dan keseimbangan ekosistem sehingga lebih dapat mendukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia.
Karena tujuan konservasi adalah untuk mendukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia, maka sangat tepat apabila Pasal 4 UUKH menetapkan bahwa konservasi SDAH merupakan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat.
Ketentuan Pasal 37 UUKH mengatur tentang peran serta rakyat dalam konservasi SDAH. Peraturan Pemerintah yang seharusnya ada, sebagai pelaksanaannya, ternyata sampai sekarang belum dibuat. Dari latar belakang tersebut, dengan mengadakan studi pada kawasan hutan di Tawangmangu, Jawa Tengah, dapat diajukan dua permasalahan, yakni (1) Bagaimana program pengelolaan peran serta masyarakat dalam konservasi SDAH di kawasan hutan Tawangmangu?, (2) Bagaimana tanggapan atau peran serta masyarakat terhadap program tersebut?
Untuk menjawab kedua permasalahan tersebut diadakan penelitian lapangan terhadap pengelola kehutanan serta masyarakat sekitar kawasan hutan di Tawangmangu.
Terhadap permasalahan pertama diperoleh hasil sebagai berikut: (a) Program pengelolaan peran serta masyarakat baru dilakukan oleh pengelola kehutanan dari BUMN dan Perusahaan Swasta. Pemerintah belum melakukan pogram sejenis, (b) BUMN serta Perusahaan Swasta melakukan program atas inisiatip sendiri dengan berpedoman pada Pasal 3 serta Pasal 4 UUKH, (c) Program pengelolaan peran serta masyarakat yang hendak dibangun ada dua, yakni mobilisasi masyarakat untuk mendukung konservasi SDAH serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar kawasan, akan tetapi dalam pengertian yang terbatas.
Terhadap permasalahan yang kedua diperoleh hasil sebagai berikut: Peran serta masyarakat dalam konservasi SDAH masih kurang karena adanya fakta bahwa mereka kurang dapat menjaga kebersihan lingkugnan sekitar hutan dan adanya kecenderungan untuk merusak atau mengganggu hutan apabila jauh atau tidak ada pengawasan.