Sejak tahun 1984 sistem pajak kita berubah menjadi self assessment, salah satu hal yang penting dalam self assessment system adalah adanya kesadaran dari Wajib Pajak dalam memenuhi kewajibannya. Sedangkan pihak fiskus harus melakukan penyuluhan baik untuk memasyarakatkan peraturan perundang-undangan maupun melakukan pemeriksaan untuk mengetahui tingkat kepatuhan dari Wajib Pajak.
Penyuluhan yang telah dilakukan oleh Pusat Penyuluhan Pajak Direktorat Jenderal Pajak, dilaksanakan dengan berbagai cara, antara lain melalui seminar, penataran, penyuluhan, lokakarya, sarasehan, semiloka, pendidikan dan latihan, dan lain lain. Hasil penelitian menunjukan bahwa penyuluhan pajak yang telah dilakukan selama ini mengalami peningkatan frekuensi pelaksanaan.
Berdasarkan data yang diperoleh, untuk kepatuhan formal dapat disimpulkan bahwa WP cukup patuh dilihat dari ketepatan pembayaran dan pelaporan. Baik untuk pembayaran masa, pembayaran akhir tahun, SPT masa maupun SPT Tahunan.
Sedangkan untuk kepatuhan materiil untuk tahun 1998 dan 1999 belum dapat dikatakan patuh, karena berdasarkan jumlah WP yang diperiksa, sebagian besar mendapatkan SKPKB. Tahun 2000 dari semua WP yang diperiksa mendapat SKPLB.
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa peranan penyuluhan pajak meningkatkan kepatuhan WP dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Kepatuhan formal dapat dilihat dari peningkatan kepatuhan WP dalam melakukan pembayaran maupun pelaporan. Kepatuhan materiil dapat dilihat dari penurunan jumlah SKPKB yang diterbitkan sebagai hasil dari pemeriksaan.