Sebagai negara yang terdiri dari berbagai warisan budaya, Indonesia menempatkan pariwisata sebagai salah satu pilar yang sangat prospektif dan signifikan bagi devisa Indonesia. Pariwisata diharapkan memberikan kontribusi besar bagi pemulihan ekonomi Indonesia, terutama setelah krisis ekonomi yang dihadapi Indonesia sejak pertengahan tahun 1997. Namun, melihat data wisatawan dalam lima tahun terakhir, jumlah wisatawan yang berkunjung ke Indonesia masih jauh dari target. Bahkan, wisatawan yang berkunjung ke Candi Borobudur, salah satu objek wisata terkenal di dunia, juga memiliki masalah yang sama. Dalam beberapa tahun ini, total wisatawan yang berkunjung ke candi yang terletak di daerah pedesaan Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah, telah turun ke tingkat yang memprihatinkan.
Kondisi Candi Borobudur saat ini menjadi salah satu alasan penting bagi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk berupaya keras menata, menata ulang, dan mengelola Candi Borobudur agar lebih baik dan lebih menguntungkan. Salah satu upaya pemerintah adalah rencana pembangunan "Pasar Seni Jagad Jawa" atau Pusat Seni Borobudur di dalam kompleks candi.
Undang-Undang Pemerintah Daerah No. 22/1999 secara eksplisit memberikan kesempatan besar kepada masyarakat setempat untuk berpartisipasi dalam setiap kebijakan pembangunan daerah. Namun dalam merencanakan pembangunan Pusat Seni Borobudur, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tampaknya sengaja meninggalkan rakyatnya. Pemerintah provinsi sama sekali tidak mengundang masyarakat setempat untuk membahas rencana ini. Akibatnya, rencana pembangunan Pusat Seni Borobudur telah menimbulkan polemik di masyarakat Jawa Tengah, terutama setelah desain proyek arsitektur Pusat Seni Borobudur ditemukan oleh beberapa elemen sosial. Dalam proyek ini, masyarakat setempat yang tinggal di sekitar kawasan Candi Borobudur dan yang telah bekerja sebagai pedagang kaki lima mengetahui bahwa mereka tidak akan diminta untuk berpartisipasi di dalamnya. Oleh karena itu, proyek pemerintah ini telah menimbulkan penolakan dan protes dari berbagai elemen sosial di Jawa Tengah dan provinsi lainnya. Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah yang saat ini masih menganut "paradigma lama" (baca: "negara lama") tengah menghadapi resistensi yang kuat dari masyarakatnya yang makin sadar akan kepentingan, peran, hak, dan orientasi masa depannya (baca: "masyarakat baru").
Saat ini, hubungan antara "negara" dan "masyarakat" dalam kasus Pusat Seni Borobudur memiliki beberapa aspek. Aspek-aspek yang terkait dalam hal ini adalah budaya, ekonomi, agama, dan politik. Pariwisata di Candi Borobudur merupakan kegiatan yang mencakup keempat aspek tersebut. Oleh karena itu, untuk mengeksplorasi pariwisata di candi tersebut, kita juga harus mengeksplorasi minat dari aspek-aspek tersebut.
Pihak-pihak yang terlibat dalam kasus Borobudur Art Center dapat dipisahkan menjadi dua pihak: (1) terlibat langsung, dan (2) terlibat tidak langsung. Pihak pertama yang terlibat langsung adalah: (1) Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, (2) Komisi C DPRD Provinsi Jawa Tengah, (3) Badan Anggaran DPRD Provinsi Jawa Tengah, (4) Pengelola Objek Wisata Borobudur, Prambanan, dan Boko (PT Taman Wisata Borobudur, Prambanan, dan Boko), (5) Pemerintah Kabupaten Magelang, (6) Arsitek Borobudur Art Center. Sementara itu, pihak kedua yang terlibat langsung adalah: (1) pedagang asongan kecil, (2) budayawan dan seniman, (3) arsitek, (4) sejarawan, (5) tokoh agama Buddha, (6) akademisi. Di luar kedua pihak besar tersebut, terdapat pihak-pihak yang terlibat tidak langsung, yaitu: (1) partai politik, (2) Komisi B DPRD Provinsi Jawa Tengah, (3) Bupati Banjarnegara, dan (4) UNESCO.