Tesis ini berjudul “Penerapan Asas Keadilan Dan Kepastian Hukum Dalam
Pengadaan Tanah Proyek Pembangunan jalan tol Yogyakarta-Bawen”.
Permasalahan utama tesis ini adalah mengkaji pelaksanaan pengadaan tanah dalam
proyek pembangunan jalan tol Yogyakarta-Bawen, selanjutnya proses
penyelenggaraan pengadaan tanah dianalisis terkait penerapan asas keadilan dan
kepastian hukum. Landasan teori yang digunakan adalah teori keadilan sebagai
fairness John Rawls dan teori kepastian hukum Gustav Radbruch. Jenis penelitian
ini adalah penelitian hukum empiris, dengan pendekatan sosiologi hukum untuk
memperoleh gambaran langsung pelaksanaan peraturan perundang-undangan
terkait pengadaan tanah dalam proyek pembangunan jalan tol Yogyakarta-Bawen.
Data primer yang digunakan adalah hasil wawancara langsung dengan para warga
terdampak pengadaan tanah proyek pembangunan jalan tol Yogyakarta-Bawen
untuk selanjutnya dianalisis penerapan asas keadilan dan kepastian dalam
penyelenggaraan pengadaan tanah tersebut. Data sekunder berupa peraturan
perundang-undangan yang digunakan dalam tesis ini diantaranya Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk
Kepentingan Umum, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan
Hak-Hak Atas Tanah Dan Benda-Benda Yang Ada Di Atasnya, Peraturan
Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah
Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, serta peraturan perundang-
undangan lainnya. Hasil penelitian menunjukkan penyelenggaraan pengadaan
tanah dilaksanakan dalam beberapa tahap yakni: tahap perencanaan, tahap
persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap penyerahan hasil. Proses pengadaan tanah
proyek pembangunan jalan tol Yogyakarta-Bawen telah rampung, warga Kalurahan
Tirtoadi telah semuanya menerima ganti kerugian dalam bentuk uang tunai.
Penyelenggaraan pengadaan tanah tersebut telah memenuhi prinsip keadilan
sebagai fairness John Rawls dengan menciptakan proses sosialisasi, konsultasi
publik, dan musyawarah yang bebas, setara, dan adil bagi Pihak Yang Berhak.
Penyelenggaraan pengadaan tanah juga telah memberikan kepastian hukum bagi
instansi yang memerlukan tanah maupun bagi Pihak Yang Berhak terkait penetapan
lokasi pengadaan tanah, penilaian ganti kerugian, dan penentuan bentuk dan
pembayaran ganti kerugian.