Tesis ini berjudul “Problematik Hukum Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas
Keuangan Ilegal Dalam Pencegahan Terhadap Investasi Ilegal”. Tesis ini bertujuan
mengetahui dan mengkaji keselarasan Keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor
1/KDK.08/2023 tentang Satuan Tugas Penanganan Kegiatan Usaha Tanpa Izin
dengan Teori Kemanfaatan Jeremy Bentham, kemudian melihat apakah KDK
mempunyai daya mengikat terhadap investasi ilegal dan mengetaui faktor apa yang
menjadi hambatan Satgas PASTI dalam Pencegahan terhadap investasi ilegal.
Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan
perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber datanya adalah data
sekunder terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, dianalisis
menggunakan metode analisis hukum. Hasil penelitian menunjukkan kehadiran
Satgas PASTI selaras dengan prinsip utilitarianisme karena memberikan
perlindungan terhadap risiko keuangan yang lebih besar serta berkontribusi pada
stabilitas sistem keuangan. KDK mengikat entitas investasi ilegal hanya terbatas
pada tindakan yang dapat dilakukan oleh Satgas PASTI dengan koordinasi lintas
lembaga melalui fungsi pencegahan dan penanganan di wilayah hukum Negara
Indonesia. Secara yuridis yang menjadi hambatan bagi Satgas PASTI adalah
keterbatasan hukum dalam pengembalian dana korban dan kesulitan menindak
entitas investasi ilegal yang kebanyakan berada di luar negeri.