Tesis ini berjudul "KONSEP KEWENANGAN BAWASLU KABUPATEN SLEMAN PADA PUTUSAN ULTRA PETITA ADJUDIKASI PEMILU TAHUN 2019". Terdapat 2 (2) permasalahan hukum yang diangkat dalam tesis ini yaitu1). Apakah putusan ultra petita oleh Bawaslu Kabupaten Sleman dalam adjudikasi sengketa administrasi pencalonan Anggota DPRD Kabupaten Sleman pad Pemilu tahun 2019 dibenarkan secara yuridis?. 2). Bagaimanakah kewenangan Bawaslu Kabupaten Sleman pada putusan ultra petita dipandang dari teori kepastian hukum ?. Metode penelitian tesis ini adalah penelitian hukum normatif. Prosedur pengumpulan data dilakukan dengan studi literatur (Kepustakaan), Kemudian melakukan wawancara dengan beberapa narasumber. Hasil penelitian membuktikan bahwa. Putusan ultra petita oleh Bawaslu Kabupaten Sleman dapat dibenarkan secara yuridis karena putusan itu didasarkan oleh pemenuhan hak konstitusi bacaleg Partai Hanura Kabupaten Sleman sebagaimana Pasal 28J UUD 1945. Dalam perspektif teori kepastian hukum, kewengangan Bawaslu Kabupaten Sleman dalam putusan ultra petita sejalan dengan pandangan Gustav Radbruch yang mendefinisikan kepastian hukum sebagai sicherheit durch das recht atau kepastian melalui hukum.