Penulisan legal memorandum ini bertujuan untuk menganalisis pemenuhan hak
konsumen pra sejahtera dalam supply chain distribusi gas LPG 3 kg bersubsidi yang
mengalami kelangkaan dikarenakan adanya kebijakan pemerintah yang melarang
pengecer untuk menjual gas tersebut kepada konsumen pra sejahtera. Fokus utama
dalam legal memorandum ini adalah perlindungan hukum konsumen pra sejahtera
yang bergantung pada gas LPG 3 kg bersubsidi sebagai kebutuhan pokok. Tiko
selaku konsumen pra sejahtera mengalami kesulitan dalam memperoleh gas LPG 3
kg bersubsidi akibat dari perubahan sistem distribusi yang mengharuskan
pembelian di pangkalan dengan beberapa syarat administrasi yang wajib untuk
dilampirkan. Kelangkaan gas tersebut berdampak pada keseharian Tiko sebagai
seorang buruh kasar yang terganggu serta beban ekonomi yang semakin berat.
Dalam kasus posisi yang ditulis pada legal memorandum ini, menimbulkan
pertanyaan hukum mengenai perlindungan konsumen dalam konteks kebijakan
subsidi gas LPG 3 kg, tanggung jawab pelaku usaha serta pemerintah sebagai
regulator dalam menjamin ketersediaan, keterjangkauan produk kepada konsumen
pra sejahtera, serta hak konsumen pra sejahtera. Metode penelitian dari penulisan
legal memorandum ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yakni
beberapa peraturan perundang-undangan sebagai bahan hukum primer serta
penelitian ilmiah, buku, pendapat ahli sebagai bahan hukum sekunder.
Pengumpulan data dalam analisis legal memorandum ini menggunakan studi
kepustakaan sebagai data sekunder dan didukung oleh wawancara dengan
narasumber sebagai data primer. Penulisan dari legal memorandum menghasilkan
suatu kesimpulan bahwa Tiko berhak atas pemenuhan kebutuhan dasar sebagai
konsumen pra sejahtera yang menerima manfaat dari gas LPG 3 kg bersubsidi.
Serta, Tiko dapat mengajukan ganti kerugian atau kompensasi akibat adanya
kelangkaan yang disebabkan oleh perubahan alur distribusi.