Pengadaan barang atau jasa pemerintah merupakan salah satu aspek krusial dalam
penyelenggaraan pemerintahan yang efisien, transparan, dan akuntabel. Namun
demikian, dalam praktiknya, proses pengadaan kerap kali menjadi celah terjadinya
berbagai bentuk kecurangan (fraud) yang berdampak pada kerugian keuangan
negara serta menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk-bentuk kecurangan yang terjadi
dalam pengadaan barang atau jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman
serta mengevaluasi mekanisme penyelesaian yang telah diterapkan untuk
menangani permasalahan tersebut. Penelitian menggunakan metode yuridis
normatif, dengan data yang diperoleh melalui studi kepustakaan, peraturan
perundang-undangan, dan wawancara dengan aparatur terkait. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa bentuk-bentuk kecurangan yang umum terjadi antara lain
praktik mark-up harga, kolusi antara pejabat dan penyedia, serta pemalsuan
dokumen tender. Dalam penyelesaiannya, pemerintah daerah telah melakukan
berbagai upaya, seperti penindakan melalui jalur hukum baik secara administratif,
perdata, maupun pidana, serta memperkuat sistem pengawasan internal melalui
optimalisasi teknologi informasi seperti e-Procurement. Meski demikian, tantangan
utama masih terletak pada lemahnya pengawasan di tahap pelaksanaan kontrak dan
rendahnya integritas sejumlah aparatur. Perlu adanya penguatan regulasi,
peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta pelibatan masyarakat dan
lembaga pengawas independen guna menciptakan sistem pengadaan yang lebih
bersih dan berintegritas.