Penelitian ini membahas dikeluarkannya Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020
sebagai hasil pengujian formil terhadap UU Cipta Kerja yang proses
pembentukannya tidak sesuai dengan UUD NRI 1945 dan UU No. 12 Tahun 2011,
sehingga amarnya memerintahkan perbaikan yang kemudian berdampak pada
perubahan proses pembentukan perundang-undangan. Penelitian ini berfokus pada
analisis substansi Putusan MK terhadap proses pembentukan UU No. 13 Tahun
2022 serta kendala pelaksanaan pasca disahkannya. Penelitian ini menggunakan
metode penelitian hukum normatif dengan menitikberatkan pada peraturan
perundang-undangan yang relevan, serta mengevaluasi pengaruh putusan
Mahkamah Konstitusi terhadap kerangka hukum, khususnya dalam kaitannya
dengan penerapan omnibus law, meaningful participation, dan metode RIA serta
ROCCIPI. Hasil uji formil MK menemukan bahwa UU Cipta Kerja dengan metode
omnibus law proses pembentukannya tidak sesuai dengan teknik baku, serta asas
pembentukan peraturan perundang-undangan. Menindaklanjuti Putusan tersebut,
UU No. 13 Tahun 2022 dibentuk sebagai bentuk perbaikan yang menambahkan
substansi baru terkait omnibus law, meaningful participation, metode RIA, dan
ROCCIPI agar dapat digunakan sebagai dasar pembentukan peraturan perundang-
undangan selanjutnya. UU No. 13 Tahun 2022 yang disusun dalam periode singkat
menimbulkan kekhawatiran dalam pelaksanaannya, serta kendala meliputi
hambatan material dan formal dalam omnibus law, minimnya partisipasi
masyarakat, persoalan transparansi, keterbatasan sumber daya, serta kompleksitas
dalam menganalisis regulasi yang sudah ada. Melalui penelitian ini diketahui UU
No. 13 Tahun 2022 merupakan UU baru bentuk perbaikan proses pembentukan
peraturan perundang-undangan, yang substansinya disesuaikan sebagaimana
Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020 juga adanya kendala pelaksanaan pasca UU
UU No. 13 Tahun 2022, yang harapannya dapat dilakukan upaya perbaikan agar
pelaksanaannya lebih optimal.