Penelitian ini membahas mengenai potensi konflik antara Undang-Undang
Minerba No.2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang No.
4 Tahun 2009 dan Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi,
khususnya terkait status perguruan tinggi sebagai penerima manfaat dari bisnis
pertambangan. Perubahan regulasi pada sektor pertambangan memberikan peluang
bagi perguruan tinggi untuk menerima sebagian keuntungan dari pedapatan negara
di sektor ini, namun menimbulkan kekhawatiran akan independensi akademik dan
potensi konflik kepentingan. Penelitian ini bertujuan menganalisis potensi konflik
hukum yang muncul akibat tumpang tindih dan ketidaksesuaian norma antara kedua
undang-undang tersebut, serta mengevaluasi implikasinya terhadap otonomi dan
integritas keilmuan perguruan tinggi. Studi ini juga mengidentifikasi mekanisme
hukum yang dapat memastikan keterlibatan perguruan tinggi dalam bisnis
pertambangan tetap sejalan dengan prinsip Tri Dharma Perguruan Tinggi,
transparansi, dan keberlanjutan lingkungan. Hasil penelitian diharapkan dapat
memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan hukum pertambangan dan
Pendidikan tinggi, serta rekomendasi praktis bagi pemerintah dan institusi
akademik dalam merumuskan kebijakan yang adil dan berkelanjutan.