Perdagangan orang (human trafficking) merupakan permasalahan global transnasional
yang disebabkan oleh berbagai faktor salah satunya adalah globalisasi. Dengan
mobilitas manusia yang semakin meningkat serta berkembangnya teknologi digital,
membuat celah baru bagi pelaku perdagangan orang untuk melakukan praktiknya.
Kondisi yang ada membuat negara harus tetap waspada terhadap potensi kejahatan
lintas negara yang ditimbulkan akibat adanya globalisasi. Tujuan dari penelitian ini
adalah untuk mengetahui serta memahami bagaimana upaya Indonesia dalam
menangani kasus perdagangan orang ke luar negeri terkhusus di Myanmar pada tahun
2024, ditinjau dari ASEAN Convention Against Trafficking in Person especially
Woman and Children. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum
normative. Sumber hukum utama yang digunakan pada penelitian ini adalah, United
Nations Convention Against Transnational Organized Crime, Protocol, to Prevent,
Suppress and Punish Trafficking in Persons, especially Women and Children, ASEAN
Convention against Trafficking in Person, Especially Women and Children, dan
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Perdagangan Orang. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa upaya perlindungan
korban perdagangan orang oleh Indonesia sudah diupayakan melalui, program ASEAN
Intergovernmental Commission on Human Rights sebagai consultative body, kerja
sama dengan pihak International Organization for Migration, serta rehabilitasi melalui
Rumah Perlindungan dan Trauma Centre. Faktor utama yang mempengaruhi tingginya
tindakan perdagangan orang adalah rendahnya pengetahuan masyarakat Indonesia
tentang online scamming dalam rekrutmen kerja dan lemahnya perekonomian
masyarakat Indonesia.