Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pemahaman
perpajakan, persepsi pemeriksaan pajak, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan
Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan di KPP Pratama Sleman. Lokasi penelitian
dipilih karena dinamika yang menarik, yaitu data rasio kepatuhan SPT meningkat
dari 94,88% (2023) menjadi 116,70% (2024), namun masih terdapat 3.762 SPT
yang terlambat dan 38,83% Wajib Pajak belum melapor. Artinya, rasio tinggi
belum mencerminkan tingginya kualitas kepatuhan.
Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei
dan teknik purposive sampling. Data primer diperoleh dari penyebaran kuesioner
kepada Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan yang terdaftar di KPP Pratama
Sleman. Dari 400 kuesioner yang disebarkan, sebanyak 334 dinyatakan valid dan
diolah lebih lanjut. Analisis data dilakukan dengan uji regresi linear berganda
menggunakan program Statistical Product and Service Solutions (SPSS).
Pemilihan variabel didasarkan pada sistem perpajakan Indonesia yang menganut
self-assessment system, sehingga pemahaman, pengawasan, dan sanksi menjadi
krusial dalam mendorong kepatuhan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman perpajakan, persepsi
pemeriksaan pajak, dan sanksi perpajakan berpengaruh signifikan positif terhadap
kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan. Temuan ini menggarisbawahi
pentingnya edukasi, pengawasan, dan penerapan sanksi pajak untuk meningkatkan
kepatuhan dan menjamin keberlanjutan penerimaan negara melalui strategi kebijakan fiskal yang lebih adaptif.