Pemilihan Kepala Daerah merupakan derivat dari
ketentuan UUD Negara RI 1945 khususnya Pasal 18
ayat (4) yang mengatur bahwa Gubernur, Bupati, dan
Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah
daerah provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara
demokratis yang merupakan hasil Amandemen II UUD
Negara RI 1945. Diletakkannya Pilkada sebagai bagian
dari norma dalam konsititusi menegaskan arti pentingnya
Pilkada sebagai sarana pengisian jabatan Kepala Daerah.
Candidate Buying, money politics dan calon tunggal
dalam Pilkada merupakan permasalahan yang perlu
diatasi agar Pilkada dapat dilaksanakan secara berkualitas
guna mewujudkan kedaulatan rakyat dalam rangka
pelaksanaan UUD Negara RI 1945.