Penulisan buku “Hukum Pengadaan Barang dan Jasa” ini
pertama-tama didasarkan atas keinginan untuk mengisi ranah
akademis maupun praktis terhadap adanya kebutuhan buku mengenai
pengadaan barang dan jasa yang merupakan salah satu fase dari siklus
pengelolaan barang milik negara/daerah (manajemen aset). Salah satu
fungsi pemerintah adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat
dan terkait dengan pelaksanaan fungsi tersebut dibutuhkan adanya
barang maupun jasa yang digunakan untuk melaksanakan fungsi
pelayanan pemerintah. Di sisi lain, keluarnya uang negara/daerah
dari APBN/D sebagian besar memang melalui pintu keluar pengadaan
barang dan jasa baik berdasarkan swakelola maupun melalui penyedia.
Hal itu disebabkan pelaksanaan program maupun kegiatan pemerintah
yang direncanakan dalam sistem perencanaan pemerintah pusat
maupun pemerintah daerah adalah melalui mekanisme pengadaan
barang/jasa tersebut.
Penulisan buku ini selain dilaksanakan dengan menggunakan
bahan-bahan yang diperoleh dari materi perkuliahan Hukum
Pengadaan Barang dan Jasa dan juga didasarkan atas sejumlah
materi kursus seputar pengadaan barang dan jasa yang diikuti
penulis dalam rangka menggali sumber-sumber materi yang relatif
lengkap guna penulisan buku ini.