Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang
pembatasan penjualan rokok kepada anak dibawah umur (PP Kesehatan), sebagai
aturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.
PP Kesehatan memuat beberapa kebijakan terbaru seputar regulasi penjualan rokok
ini menuai polemik karena dinilai mempersempit usaha, lapangan kerja, berdampak
kepada pedagang kecil, ritel, tenaga kerjanya, juga terhadap warung kelontong yang
bergantung pada pendapatan dari penjualan rokok, juga mematikan sektor UMKM,
Kebijakan ini bertentangan dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 yang
mengharuskan negara melindungi dan memajukan kesejahteraan umum, dan
berpotensi bertentangan dengan asas Demokrasi Ekonomi yang menurut penjelasan
Undang-undang No 20 Tahun 2008 Tentang UMKM dalam Pasal 2 huruf b, adalah
pemberdayaan UMKM diselenggarakan sebagai kesatuan dari pembangunan
perekonomian nasional untuk mewujudkan kemakmuran rakyat. Jenis penelitian
yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan politik
hukum, pendekatan peraturan perundang-undangan, dan pendekatan konseptual
yang akan mengkaji data sekunder (pendapat ahli maupun teori) yang terdiri dari
bahan hukum primer yang merupakan bahan-bahan hukum mengikat atau hukum
positif. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini melalui studi kepustakaan.
Metode analisis dengan melakukan interpertasi atas bahan-bahan hukum yang
sudah diolah, dimana bahan hukumnya terdiri dari bahan hukum primer dan
sekunder. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan dengan proses berpikir secara
deduktif yaitu bertolak dari hal yang umum hingga yang bersifat khusus. Para
pengambil kebijakan juga harus mengakui ada kontribusi besar dari industri
tembakau maka kebijakan tersebut perlu dilihat secara komprehensif.