Kejahatan perang merupakan salah satu pelanggaran serius dalam hukum
internasional yang seharusnya mendapatkan pengaturan yang jelas dalam hukum
nasional. Namun, hingga saat ini, Indonesia belum mengakui kejahatan perang
sebagai pelanggaran hak asasi manusia berat dalam Undang-Undang Nomor 26
Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, yang hanya mencakup
kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Penelitian ini bertujuan
untuk menganalisis tinjauan hukum hak asasi manusia terhadap pengaturan
kejahatan perang di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif
dengan pendekatan politik hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
pengaturan kejahatan perang dalam hukum nasional merupakan kewajiban yang
seharusnya dipenuhi oleh Indonesia berdasarkan perjanjian internasional yang telah
diratifikasi, yaitu Konvensi Jenewa 1949. Ketiadaan regulasi yang spesifik
menyebabkan kesenjangan dalam penegakan hukum serta perlindungan hak asasi
manusia, terutama bagi korban kejahatan perang. Selain itu, tidak adanya
mekanisme yuridis yang jelas juga berpotensi melemahkan komitmen Indonesia
dalam menjalankan kewajiban internasionalnya. Kesimpulan dari penelitian ini
menunjukkan bahwa kejahatan perang belum diakui sebagai pelanggaran HAM
berat dalam hukum nasional karena keterbatasan dalam Undang-Undang Nomor 26
Tahun 2000. Meskipun Indonesia telah meratifikasi Konvensi Jenewa 1949, belum
ada pengaturan lebih lanjut terkait mekanisme hukum nasional dalam menindak
kejahatan perang. Kekosongan regulasi ini berdampak pada ketidakpastian hukum,
lemahnya penegakan hukum, serta minimnya perlindungan bagi korban. Oleh
karena itu, diperlukan regulasi yang lebih komprehensif guna memastikan
kepastian hukum dan pemenuhan kewajiban Indonesia dalam hukum humaniter internasional.