Hendrawan, Gregorius (2025) SINKRONISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PERTAMBANGAN UNTUK MEMPEROLEH KEPASTIAN HUKUM DI BIDANG PENGAWASAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA DI KALIMANTAN BARAT. S2 thesis, UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA.
235214910_Bab 0.pdf
File Pdf (701kB)
235214910_Bab 1.pdf
File Pdf (523kB)
235214910_Bab 2.pdf
File Pdf (759kB)
235214910_Bab 3.pdf
Restricted to Registered users only
File Pdf (493kB)
235214910_Bab 4.pdf
Restricted to Registered users only
File Pdf (626kB)
235214910_Bab 5.pdf
File Pdf (397kB)
Abstract
Tesis ini berjudul “SINKRONISASI PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN PERTAMBANGAN UNTUK MEMPEROLEH KEPASTIAN
HUKUM DI BIDANG PENGAWASAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN
BATUBARA DI KALIMANTAN BARAT”. Tujuan dari penelitian ini adalah
untuk mengetahui ketidaksinkronan peraturan perundang-undangan pertambangan
khususnya di bidang pengawasan pertambangan mineral dan batubara di
Kalimantan Barat dan untuk mengetahui upaya yang dilakukan dalam sinkronisasi
peraturan perundang-undangan khususnya di bidang pengawasan pertambangan
mineral dan batubara demi kepastian hukum di Kalimantan Barat. Dalam metode
penelitian, jenis penelitiannya adalah penelitian hukum normatif. Penelitian ini
mengunakan pendekatan undang-undang (statue approach). Data dalam penelitian
ini berupa data sekunder. Prosedur pengumpulan data dilakukan dengan studi
literature (kepustakaan), kemudian proses berpikir dalam penelitian ini adalah
deduktif. Hasil Penelitian membuktikan bahwa terjadi ketidaksinkronan peraturan
perundang-undangan pertambangan khususnya di bidang pengawasan
pertambangan mineral dan batubara di Kalimantan Barat antara Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 dengan Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 55 Tahun 2010, Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya
Mineral Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018, dan Peraturan Daerah Provinsi
Kalimantan Barat Nomor 9 Tahun 2019. Dan upaya yang dapat dilakukan untuk
sinkronisasi peraturan perundang-undangan khususnya di bidang pengawasan
pertambangan mineral dan batubara demi kepastian hukum di Kalimantan Barat
adalah dengan cara melakukan perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 55 Tahun 2010, Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya
Mineral Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018, dan juga Peraturan Daerah
Provinsi Kalimantan Barat Nomor 9 Tahun 2019, karena ketiga peraturan
perundang-undangan tersebut sudah tidak sesuai dengan Undang-Undang yang
sedang berlaku sekarang yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara.
| Item Type: | Thesis (S2) |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Sinkronisasi, Pertambangan, Kepastian Hukum, Pengawasan Pertambangan |
| Subjects: | Magister Ilmu Hukum > Hukum Pengelolaan Sumber Daya Alam |
| Divisions: | Pasca Sarjana > Magister Ilmu Hukum |
| Date Deposited: | 11 Jun 2025 02:46 |
| Last Modified: | 11 Jun 2025 02:46 |
| URI: | https://repository.uajy.ac.id/id/eprint/34240 |
