Tesis ini berjudul “Konsep Collaborative Governance dalam Pelaksanaan Kontrak Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah di Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa UKPBJ (UKPBJ) Pemerintah Kota
Yogyakarta”. Tesis ini bertujuan untuk mengkaji penerapan konsep collaborative governance,
kendala-kendala penerapan konsep collaborative governance serta upaya-upaya mengatasi kendala-
kendala konsep collaborative governance dalam pelaksanaan kontrak pengadaaan barang/jasa
pemerintah di UKPBJ Pemerintah Kota Yogyakarta. Penelitian ini merupakan penelitian normatif
dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual
(conceptual approach). Sumber datanya adalah data sekunder berupa bahan hukum primer dan
bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, sedangkan
bahan hukum sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan melalui wawancara secara
langsung pihak UKPBJ Pemerintah Kota Yogyakarta. Data penelitian ini dianalisis menggunakan
metode analisis hukum dengan pendekatan kualitatif bersifat deskriptif. Hasil penelitian
menunjukan penerapan konsep collaborative governance dalam pelaksanaan kontrak pengadaan
barang/jasa pemerintah di UKPBJ pemerintah kota Yogyakarta belum diterapkan secara maksimal.
Penerapan konsep collaborative governance dalam pelaksanaan kontrak pengadaan barang/jasa
pemerintah di UKPBJ Pemerintah Kota Yogyakarta masih mengalami banyak kendala seperti
kendala sumber daya baik kendala sumber sumber daya manusia, anggaran maupun teknologi,
benturan kepentingan, komunikasi yang kurang efektif maupun perencanaan yang tidak terintegrasi.
Beberapa upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala tersebut yaitu peningkatan
sumber daya, perencanaan pengadaan yang terintegrasi atau matang, membangun komunikasi yang
efektif, pembagian kewenangan yang jelas, meminimalisir benturan kepentingan, pembagian hak
dan kewajiban yang proporsional, meningkatkan kepercayaan dan komitmen Bersama serta
pemberian sanksi yang tegas.