Tanah memegang peranan penting di kehidupan di bumi. Tanah merupakan
permukaan bumi yang menjadi bentuk pendukung terciptanya kehidupan sekaligus
menciptakan kesejahteraan bagi manusia. Dalam penyelenggaraan suatu
pemerintah, pembangunan, dan kesejahteraan masyarakat luas negara dapat
melepaskan tanah sebagai obyek bagi pengadaan tanah dalam rangka untuk
kepentingan umum. Pengadaan tanah untuk pembangunan infrastruktur negara
merupakan proses yang kompleks sehingga dapat mengakibatkan konsekuensi bagi
hak tanah tersebut. Khususnya bagi tanah kas desa. Tanah kas desa dilakukan oleh
pemerintah desa untuk kepentingan umum, baik untuk menambah pendapatan asli
desa maupun menjalankan fungsi sosial. Jalur Jalan Lintas Selatan (JJLS) merupakan
pembangunan infrastruktur yang dilakukan pemerintah dalam rangka
menghubungkan tiga wilayah di Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam penelitian ini,
penulis meneliti “Pelaksanaan Pengadaan Tanah Pengganti Bagi Tanah Kas Desa
Yang Terdampak Pembangunan Jalur Jalan Lintas Selatan di Kapanewon
Tanjungsari Kabupaten Gunungkidul” guna untuk dapat mengeksplorasi bagaimana
proses pelaksanaan pengadaan tanah pengganti dapat di laksanakan dan sejauh mana
prinsip-prinsip pengadaan tanah untuk kepentingan umum dapat diterapkan dalam
Pelaksanaan Pengadaan Tanah Pengganti Tanah Kas Desa di Kapanewon
Tanjungsari Kabupaten Gunungkidul khusunya di Kalurahan Kemadang, serta
sebagai panduan pengembangan praktik kebijakan pemerintah yang efektif terhadap
kebutuhan masyarakat desa. Penelitian ini dilakukan secara empiris yang dilakukan
berfokus pada fakta sosial. Berdasarkan hasil penelitian ini Pelaksanaan Pengadaan
Tanah Pengganti Bagi Tanah Kas Desa Di Kapanewon Tanjungsari Kabupaten
Gunungkidul yang tepatnya berada di Kalurahan Kemadang merupakan proses yang
sistematis dan mengikuti ketentuan hukum yang ditetapkan dalam Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2012 dengan memperhatikan Peraturan Gubernur Nomer 24 Tahun
2024.