Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) merupakan bentuk hubungan kerja yang
digunakan untuk pekerjaan yang bersifat sementara atau musiman. Namun, dalam
praktiknya, banyak pengusaha yang menyalahgunakan skema ini dengan
melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) secara sepihak sebelum masa kontrak
berakhir. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemenuhan hak-hak pekerja
PKWT yang mengalami PHK sebelum jangka waktu kontraknya berakhir, serta
menilai perlindungan hukum yang diberikan berdasarkan peraturan
ketenagakerjaan yang berlaku di Indonesia. Ketentuan dalam Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, serta Peraturan
Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 telah memberikan dasar hukum terhadap
pemenuhan hak-hak pekerja PKWT, termasuk hak atas ganti rugi dan kompensasi
apabila terjadi PHK sebelum jangka waktu berakhir.