Pengelolaan sampah di Kabupaten Sleman menjadi isu lingkungan penting akibat
peningkatan volume sampah seiring pertumbuhan populasi dan urbanisasi. Penelitian
ini menganalisis tanggung jawab hukum Pemerintah Kabupaten Sleman dalam
pengelolaan sampah berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008, serta
mengidentifikasi kendala dan upaya peningkatan efektivitas pengelolaan sampah.
Dengan pendekatan yuridis normatif, penelitian ini menggunakan wawancara,
observasi, dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kendala utama
mencakup keterbatasan infrastruktur, sumber daya manusia, dan anggaran. Upaya yang
dilakukan termasuk pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST),
penguatan sistem pengangkutan sampah, serta pemberdayaan masyarakat.
Kesimpulannya, meskipun ada kendala, komitmen pemerintah melalui program
inovatif dan kolaborasi masyarakat perlu didorong dengan peningkatan anggaran dan
penguatan regulasi untuk pengelolaan sampah yang berkelanjutan.