Permasalahan di sempadan rel kereta api Kecamatan Bekasi Timur terjadi
akibat urbanisasi, keterbatasan lahan, dan faktor ekonomi. Sehingga penelitian ini
bertujuan menganalisis dan mengetahui pelaksanaan penggunaan tanah untuk
rumah tinggal di area tersebut serta mengkaji efektivitas regulasi dan kendala dalam
implementasi penataan ruang. Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris
dengan data primer dari survei, wawancara, dan observasi, serta data sekunder dari
studi kepustakaan. Pengambilan sampel dilaksanakan secara random di Kelurahan
Bekasijaya. Analisis data menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan
hukum dan sosial, serta penarikan kesimpulan secara induktif dari data khusus
untuk mengkaji implementasi regulasi terhadap penggunaan tanah di sepanjang rel
kereta api.
Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pelaksanaan penggunaan tanah
untuk rumah tinggal di sempadan rel kereta api di Kecamatan Bekasi Timur
bermasalah karena mayoritas pemilik tidak dapat memvalidasi kepemilikan
sertifikat. Bangunan berdiri di area hijau yang melanggar aturan tata ruang dan
Undang-Undang Perkeretaapian. Banyak bangunan berdiri sebelum regulasi
berlaku atau akibat program PTSL. Bangunan umumnya tidak memiliki IMB/PBG.
Penataan kembali harus melalui mekanisme sah, seperti pengadaan tanah atau ganti
rugi, sementara PT KAI dapat menempuh jalur hukum atas sertifikat bermasalah.