Penelitian ini menganalisis implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016
tentang Penyandang Disabilitas dalam proses penerimaan pegawai penyandang
disabilitas di lingkungan Polda DIY. Dalam konteks hak asasi manusia, undang-
undang ini menegaskan prinsip kesetaraan bagi penyandang disabilitas dalam
berbagai aspek kehidupan, termasuk ketenagakerjaan. Namun, dalam praktiknya,
masih terdapat berbagai kendala dalam implementasi kebijakan ini, terutama dalam
perekrutan pegawai penyandang disabilitas di institusi pemerintah. Penelitian ini
menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan
dan studi kasus. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan serta wawancara
dengan pihak terkait di Polda DIY. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun
regulasi telah menetapkan kewajiban bagi instansi pemerintah untuk merekrut
penyandang disabilitas, pelaksanaannya masih menghadapi hambatan
administratif, teknis, dan sosial. Rekrutmen pegawai penyandang disabilitas di
Polda DIY masih terbatas, dengan formasi yang belum sepenuhnya memenuhi
kuota yang diamanatkan dalam peraturan. Temuan penelitian ini mengindikasikan
perlunya peningkatan dalam penerapan kebijakan, termasuk penyesuaian prosedur
seleksi, penyediaan fasilitas yang ramah disabilitas, serta peningkatan kesadaran di
lingkungan kerja. Dengan implementasi yang lebih efektif, diharapkan hak
penyandang disabilitas dalam memperoleh pekerjaan dapat lebih terjamin sesuai
dengan prinsip non-diskriminasi dan kesetaraan.