Sengketa Laut China Selatan merupakan konflik yang sangat kompleks dan
menjadi perhatian bagi dunia internasional. Putusan PCA tahun 2016 sudah
memberikan pernyataan terhadap China bahwa klaimnya melalui Nine-Dash Line
tidak memiliki dasar hukum internasional.Namun putusan tersebut ditolak oleh
China dan terus mempertahankan klaimnya dengan tetap melakukan aktivitas
militerisasi dan eksplorasi sda di wilayah LCS. Tindakan yang dilakukan China
memberikan bukti adanya implikasi ketidakpatuhan China terhadap hukum
internasional . Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sikap China terhadap
hukum internasional setelah dikeluarkannya putusan Permanent Court Of
Arbitration (PCA) dengan metode penelitian metode penelitian normatif dengan
memanfaatkan data sekunder atau data kepustakan. . Penolakan China juga timbul
dari beberapa faktor yaitu, kekuatan militer yang dominan, lemahnya penegakan
hukum internasional, dan juga didukung dengan pandangan neo-realisme. PCA
juga bisa dilaksanakan jika ada kesepakatan dari kedua belah pihak yang
bersengketa atau yang bisa disebtu Principle of Concent. Hal ini kembali lagi
kepada para pihak untuk memiliki itikad baik dari negara yang bersengketa..
Putusan PCA tentu bersifat final and binding bagi para pihak, namun yang menjadi
kelemahan adalah bahwa PCA tidak memiliki kewenangan yang kuat dalam
menjalankan putusannya, dalam hal ini kembali lagi kepada para pihak untuk
memiliki itikad baik dalam melaksanakan putusannya.Saran dari hasil penelitian ini
adalah dengan memperkuat mekanime penegakan hukum internasional, melibatkan
peran organisasi internasional, serta adanya kesetaraan dalam penegakan hukum.