Pengadaan barang atau jasa pada hakekatnya jual beli biasa yang dilakukan antar penyedia
barang atau jasa dengan pejabat pengadaan yang membutuhkan. Maka dari itu, dalam
proses pengadaan barang atau jasa ini membutuhkan peraturan ketentuan dalam
pelaksanaannya. Hukum merupakan Lembaga penata normatif masyarakat. Hukumlah
yang menjadi acuan bagaimana suatu masyarakat harus bertindak. Hukum tidak bisa
bergerak sendiri membutuhkan peran efektif untuk bisa bergerak dengan baik. Maka, yang
secara efektif dapat menentukan kelakuan masyarakat tersebut adalah pemerintah.
Pengadaan barang dan jasa termasuk dalam produk pemerintah yang berlandaskan hukum
karena termasuk pengelolaan barang milik negara/daerah. Sejak tahun 2012 pemerintah
telah menggunakan e-porcurement dalam pelaksanaan pengadaan barang atau jasa oleh
pemerintah sebagai bentuk efisiensi pelaksanaan. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan
untuk mengetahui pelaksanaan pengadaan barang atau jasa melalui e-procurement terhadap
Usaha Mikro Kecil (UMK) yang ada di Kota Yogyakarta. Selain itu untuk mengetahui apa
saja kendala dalam pelaksanaan pengadaan barang atau jasa melalui e-procurement
terhadap Usaha, Mikro Kecil (UMK) yang ada di Kota Yogyakarta. Penelitian yang
dilakukan dengan Metode penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif.
Penelitian hukum normatif (legal Reasearch) merupakan studi dokumen yang
menggunakan bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan,
Keputusan/ketetapan keadilan, teori hukum, dan pendapat para ahli