Penggunaan knalpot bising yang marak di kalangan anak muda mengganggu ketenangan
lingkungan dan melanggar hak masyarakat untuk hidup di lingkungan yang nyaman.
Kepolisian menindak pelanggaran ini melalui razia berdasarkan regulasi yang ada.
Penelitian ini bertujuan untuk memahami regulasi hukum terkait penggunaan knalpot pada
kendaraan roda dua, mengkaji upaya pencegahan oleh Pemerintah Daerah, serta meneliti
penegakan hukum oleh kepolisian di Kabupaten Sleman dengan kolaborasi bersama
Pemerintah Daerah. Dengan menggunakan metode penelitian normatif berbasis sumber
hukum primer dan sekunder, serta teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan
wawancara, penelitian ini menganalisis peraturan yang berlaku. PERMEN No.
P.56/Menlhk/Setjen/Kum.1/10/2019 mengatur batas kebisingan kendaraan, dengan
ambang batas 77-83 desibel, sementara Pasal 285 UU LLAJ menetapkan sanksi pidana
bagi pelanggar. Meskipun sudah terdapat regulasi, pelanggaran masih sering terjadi akibat
rendahnya kesadaran hukum. Saat ini, penegakan hukum masih bersifat persuasif melalui
sosialisasi yang dilauan oleh Pemerintah Daerah. Untuk efektivitas yang lebih baik,
diperlukan langkah lebih tegas terhadap produsen dan penjual knalpot bising serta peningkatan kesadaran masyarakat.